Posted by: lizenhs | August 23, 2015

PENJELASAN PASAL 33 UUD 45 Oleh-oleh dari IKOPIN

PENJELASAN PASAL 33 UUD 45: Oleh-oleh dari IKOPIN

Pengantar
IKOPIN http://www.ikopin.ac.id/ mengadakan Dies yang ke 33 bulan Mai (2015). Lizen datang ke IKOPIN pada acara dies yaitu pada Seminar Nasional. Hari itu kampus penuh. Lizen membawa oleh-oleh dari IKOPIN, berupa makalah dari Sri Edi Swasono berjudul “Demokrasi Ekonomi dan Doktrin Kerakyatan”. Makalah tersebut, Lizen tulis ulang dalam bentuk kutipan untuk pembaca/pengunjung BRI sebagai penambah wawasan, berjudul PENJELASAN PASAL 33 UUD 45. Lizen mengucapkan selamat kepada panitia dies IKOPIN. KEREN acara Dies, SUKSES IKOPIN. Selamat membaca semoga bermanfaat. (Haslizen Hoesin).

PENJELASAN PASAL 33 UUD 45
Oleh: Sri Edi Swasono

Perekonomian tentu meliputi seluruh wadah ekonomi, tidak saja badan usaha koperasi, tetapi juga meliputi BUM dan Badan Usaha Swasta.

Disusun (dalam konteks orde ekonomi dan sistem ekonomi) artinya adalah bahwa perekonomian, tidak dibiarkan tersusun sendiri melalui meknisme dan kekuatan pasar, secara imperatif tidak boleh dibiarkan tersusun sendiri mengikuti kehendak dan selera pasar1). Dengan demikian, peran Negara tidak hanya sekedar mengintervensi, tetapi menata, mendesain wujud dan menstruktur, untuk mewujudkan bangun kebersamaan dan asas kekeluargaan serta terjamin keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pasal 33 UUD 1945 menolak paham fondamentalisme pasar. Pasar adalah ekspresi selera dan kehendak si kaya yang memeiliki tenaga lebih. Oleh karena itu dalam sistem ekonomi yang pro-pasar maka pro-produksi (dan selanjutnya pola-konsumen) akan dibentuk sesuai dengan kehendak pasar dan selera pasar, apalagi pada insting dasar (kerakusan) pasar, tetapi harus disusun oleh negara.
Untuk Indonesia yang mewarisi berbagai ketimpangan-ketimpangan struktural, baik dari segi hokum, sosial dan politik, tak terkecuali dari segi ekonomi, maka Pembangunan Nasional haruslah dilakukam melalui suatu perencanan nasional. Masa depan Indonesia harus didesain dan ditata, strategi pembangunan harus dengan tuntas digariskan, sesuaikan dengan pesan Konstitusi (Pasal 27 ayat 2, Pasal 33 dan Pasal 34), yang istilah “pop”-nya pro-job dan pro-poor. Lebih dari itu kita harus “pro-societal-welfar” melalui pro-workfare yang akan take care of growth, sekaligus menjaga pemerataan pembangunan untuk memperkukuh kohesi nasional, tidak sekedar dalam dimensi berdasarkan paradigma konvensional “trilogi pembangunan” saja.
Usaha bersama” adalah sesuai paham mutualisme, suatu kehendak untuk senantiasa mengutamakan semangat bekerja sama dalam kegotong-royongan*), dalam ke-jemaah-an, dengan mengutamakan keserikatan, tidak sendiri-sendiri2). Berdasarkan ketentuan “usaha bersama” ini dapat diajukan prinsip Triple-Co yaitu: pemilikan bersama (co-ownership), pengambilan keputusan bersama (co-determination) dan tanggungjawab bersama (co-responsibility).
“Azas kekeluargaan” adalah brotherhood atau ke-ukhuwah-an (yang bukan kinship nepotistik) sebagai pernyataan adanya tanggungjawab bersama untuk menjamin kepentingan bersama dan kemakmuran bersama, layaknya makna brotherhood yang mengutamakan kerukunan dan solidaritas. Dalam negara yang pluralistik ini brotherhood adalah suatu ke-ukhuwah-an yang wathaniyah.
[Pasar dalam kontek ekonomi kontemporer bukan lagi penawaran dan permintaan sekedar tempat (locus), bertemunya penawaran dan permintaan. tetapi adalah kekuatan kaum pemilik modal – the global financial tycoons].
“Penting bagi negara” adalah vital atau strategis bagi keberadaan dan keselamatan bangsa dan negara, untuk menjaga kedaulatan negara, tak terkendali kedaulatan ekonomi negara untuk menjaga kemandirian dan keberdikarian perekonomian negara.
“Hajat hidup orang banyak” adalah kebutuhan dasar rakyat (the basic needs) untuk menjaga kelangsungan hidup yang layak bagi kemanusiaan, yang pernah dikenal sebagai “sembilan bahan pokok” yang sekarang telah berkembang menjadi duapuluhtujuh bahan pokok, meluas sampai ke listrik, kesehatan, pendidikan, pekerjaan , rekreasi dan seterusnya.
Dikuasai oleh Negara” adalah negara mengatur, menata dan menguasai cabang-cabang produksi penting bagi negara. Memang menguasai tidak harus memilik namun perlu kita ingat bahwa subject matter dari Pasal 33 ini adalah “penguasaan oleh negara”, bila “menguasai” menjadi tidak mungkin dilakukan tanpa “memiliki”, maka harus dilakukan penguasaan melalui pemilikan. Dengan demikian itu maka cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang diemban oleh BUMN harus dimiliki/dikuasai oleh negara. Dalam the global rule of the game maka berdasarkan prinsip kapatalistis one share – one vote, pemilik adalah pemegang saham terbesar.
Namun perlu pula dicatat penegasan Bung Hatta mengenai “cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara” pada ceramah yang disampaikan dalam seminar KADIN 20 s/d 22 September 1972 di Jakarta, yang lebih menekankan pada “pengelolaan” perusahaan-perusahaan negara oleh negara oleh warganegara asing atau warganegara Indonesia non-pemeritah, bukan pula “pemilik”- nya3).
“Sebesar-besar kemakmuran rakyat” adalah menegaskan pentingnya keadilan, yang bisa dicapai hanya bila bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya tidak berada dalam pengelolaan orang-orang. Bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya, penguasaan dan pengelolaannya harus berada ditangan badan usaha milik negara dan badan-badan kolektif berdasar kebersamaan (hak adat, ulayat) dengan pemilikan bersama meliputi masyarakat luas secara kooperatif, khususnya seluruh klien (stake holders).
Putusan Mahkamah konstitusi No. 3/PUU-VIII/2010 terkait perkara permohonan pengujian UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil terhadap UUD 1945 menegaskan empat tolok-ukur “sebesar-besar kemakmuran rakyat”sebagai berikut: (1). Kemanfaatan sumberdaya alam bagi rfakyat; (2). Tingkat pemeratan manfaat sumberdaya alam bagi rakyat; (3). Tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan sumberdaya alam; (4). Penghormatan terhadap hak rakyat secara turun temurun dalam memanfaatkan sumberdaya alam.
—————————-
*) Gotong-royong: Kooperativisme Tradisional
Budaya gotong-royong dan tradisi gotong –royong dan tradisi bergotong-royong sebagai satu dari beberapa wujud paham kooperativisme terbesar di seluruh Indonesia. Perhatikan istilah-istilah lokal mengenai gotong-royong. Meskipun dalam bahasa local Aceh belum ditemukan istilah gotong-royong secara pasti (banyak tidak tahu), tetapi orang Aceh mengenal dengan baik “kejemaahan” (mutuality) dan “keukhuwahan” (brotherhood) dalam kehidupan keseharian mereka, namun seorang sesepuh intelektual Aceh (Prof. DR. Rusjdi Ali Muhamma SH) menyebut istilah “meuseuraya” sebagai istilah lokal untuk gotong-royong di Aceh; Tapanuli untuk gotong-royong menggunakan istilah “marsiadapari”; Minangkabau “gotong-royong”; Parahiangan/Jawa Barat “sauyunan” atau “sabilulungan”; Jawa Tengah/Timur “gotong-royong”; Madura “ajung-royung” atau “songosong-lombung”; Kalimantan Selatan (Banjar) “blegawi-baimbai” atau “manutung”; Kalimantan Timur (Kutai) “bebaya” atau “olah-bebaya”; Makassar (Sulawesi Selatan) “Sipatuo-sipatokong”; Manado (Sulawesi Utara) “mane’e”; Maluku Tengah “masohi”; Maluku Utara (Ternate, Tidore, Bacan dan Jailolo) “bobari”; Timor (tekun) “hakawak; Bunaq (Nusa Tenggara Timur) “lurin”; Bali “menyeme-braya”.
1) Pekenomian disusun, atrinya imperative harus disusun dan tidak dibiarkan tersusun sendiri, haruslah disusun, karena firman Allah: “ …. Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya diantara kamu ….” (Al- Hasyar, ayat 7).
Demikian pula disusun agar tidak terjadi konsentrasi penguasaan (tidak boleh terjadi penopolian) terhadap sumber-sumber kekayaan karena “… Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi serta apa yang ada didalamnya. Dia Maha Kuasa atas segalanya …” (Al-Maidah, ayat 120). Dan “… sesungguhnya, orang muslim itu satu lm persaudaraan…” (Al-Hujarat ayat 10).
Demikian juga Tuhan tidak menghendaki penguasaan harta secara mutlak, maka tuhan berirman: “… Celakalah … yang menimbun harta dan menghitung-hitungnya….” (Al Humazah, ayat 2).
2) Itulah sebabnya pasal 33 UUD 1945 saya sebut sebagai sangat Islami karena diutamakannya “usaha bersama” atau usaha “ber-jamah”, yang dalam bahasa ekonomi saya sebut sbagai mutualism, yang berarti menolak individualism, atau azaz perora ngan. Seharusnya bagi mereka yang aktif dalam pembangunan ekonomi syari’ah , maka Pasal 33 UUD 1945 harus menjadi INET mereka pula.
3) Pidato Bung Hatta di Kadin 20 – 22 September 1975: “ … pemerintah ditentukan tugasnya untuk membangun perusahaan-perusahaan besar yang menguaai hajat hidup orang banyak … (serta) perusahaan swasta warganegara Indonesia sendiri atau swasta Indonesia dengan kerja sama dengan asing, semuanya itu dalam pengawasan pemeritahan Indonesia untuk melindungi warganegara sendiri dan alam negara sendiri …. perusahaan Pemerintah tidak berarti bahwa pemerintah sendiri menjadi usahawan dengan segala birokrasi yang melekat padanya. Apabila dalam kalangan rakyat Indonesia tidak ada orang yang cakap memimpin, pimpinan diserahkan kepada tenaga ahli luar-negeri dengan perjanjian bahwa pimpinan orang asing itu dalam sekian waktu mendidik penggantinya orang Indonesia. Semacam itu sudah pernah dijalankan dengan pabrik semen negara Gresik. Dan percobaan itu berhasil dengan baik ….. “ Jelas Bung Hatta menegaskan pada masalah pengelolaan atau keusahaan oleh swasta warganegara Indonesia atau warga negara asing, tetapi tidak pada pemiliknya an sich. Pemilikan tetap oleh negara.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: