Posted by: lizenhs | January 9, 2015

Profesionalitas Pengelolaan SDA (Tambang) Dalam Perspektif Islam

Profesionalitas Pengelolaan SDA (Tambang) Dalam Perspektif Islam

Pengantar

Pada suatu kesempatan saya (lizen) berkunjung ke Rumah Metalurgi [PT Benefisasi Mineral Utama (BMU)] http://www.bmumineral.com/ jalan Sarikaso 1 no 3. Bandung. Di Rumah Metalurgi terdapat perpustakaan. Di perpustakan ditemukan Prosiding Temu Profesi Tahunan TPT XVI PERHAPI 2007.  Makassar, 5 – 7 September 2007.  Saya (lizen) melihat daftar isi Proseding dan tertarik dengan judul “Profesionalitas Pengelolaan Sumber Daya Alam (Tambang) Dalam Perspektif Islam” ditulis Agung Dwi Sutrisno. Teknik Pertambangan STTNAS, Yogyakarta.  Setelah membaca, saya tulis kembali dengan judul “Profesionalitas Pengelolaan SDA (Tambang) Dalam Perspektif Islam” dalam bentuk kutipan (ringkas) dan dilengkapi. Untuk pengunjung (pembaca) Bukik Ranah Ilmu (BRI), sebagai penambah wawasan. Selamat membaca, semoga bermanfaat (Haslizen Hoesin).

Mudah-mudahan tulisan (makalah) ini menjadi ladang amal-ibadah Agung Dwi Sutrisno dan diterima Allah. Bila anda ingin membaca makalah Agung Dwi Sutrisno secara lengkap, silakan baca Prosiding Temu Profesi Tahunan TPT XVI PERHAPI 2007. Banyak tulisan (makalah) lain yang menarik untuk dibaca pada prosiding tersebut.

Pendahuluan

Indonesia dikenal sebagai negeri yang terkaya akan sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati (barang tambang).  Kekayaan ini tersebar mulai dari Sabang hingga Merauke. Di Aceh dijumpai gas alam, minyak bumi. Sumatra bagian tengah (Riau, Sumbar dan Jambi) hingga selatan (Sumsel, Bengkulu dan Lampung) kaya akan Batu bara dan Minyak bumi, Emas, Pasir Besi, Bijih Besi, Tembaga, Mangan, Air Raksa, Timah Hitam, Fosfat, Batu Marmer, Batu Granit, Grafit dll. ke Timur sedikit terdapat Kepulaun Riau (Natuna) dengan gas alam dan Minyak bumi, mineral radio aktif (Uranium), Alumunium, Tembaga, Timah, Bauksit dan Pasir Kuarsa. Pulau Bangka-Belitung dengan Biji Timah, menyebrang ke Kalimantan kaya dengan Asbes, Aluminium, Batubara, Bijih besi, Intan, Bauksit dan Minyak Bumi, menyebrang ke Timur Sulawesi kaya dengan Nikel, Aspal, Emas. Ke Selatan Sulawesi adalah Nusatenggara kaya dengan barang tambang Emas, Tembaga. Ke Timur Sulawesi adalah Maluku, di Maluku terdapat Nikel, Emas dll. Di Selatan Kalimantan terdapat pulau Jawa kaya dengan Pasir Besi, Emas, Gas, Minyak Bumi. Ke Timur Maluku dijumpai Papua, di Papua terdapat Emas, Perak, Gas, Minyak Bumi, Batu Bara, Besi, dan masih banyak lagi, baca pada http://info-pertambangan.blogspot.com/2012/10/produk-hasil-galian-tambang.html

Berkenaan dengan mineral sangat wajar jika Fraser Institut menempatkan Indonesia pada urutan ketujuh (7) teratas dalam hal potensi mineral.

Sumberdaya alam Indonesia yang demikin kaya, ternyata tidak memberikan berkah yang semestinya. Oleh karena itu sangat dimengerti, mengapa Negara kaya (Indonesia) penduduknya harus menjadi miskin “bagaikan ayam mati di atas pendaringan beras” atau “bagaikan ayam mati dalam lumbung”.  Pertanyaan, mengapa hal ini bisa terjadi? Di mana letak kekeliruannya, pada sistem pengelolaanya atau pada orang-orangnya yang kurang cakap dan/atau kurang amanah?

Profesionalisme Pengelolaan SDA (Tambang) Dalam Islam

Dalam pandangan Islam, terhadap barang tambang adalah milik umum yang harus dikelola hanya oleh Negara, hasilnya harus dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk barang yang murah atau subsidi untuk kebutuhan primer seperti pendidikan, kesehatan dan fasilitas umum lainnya.  Pradigma pengelolaan sumberdaya alam milik umum yang berbasis swasta atau (Corporate Based Management) harus dirubah menjadi pengelolaan kepemilikan umum oleh Negara (State Based Management) dengan tetap berorientasi pada kelestarian sumber daya (Sustainable Resources Principle).

Pendapat bahwa sumberdya alam milik umum harus dikelola oleh Negara dan hasilnya untuk diberikan kepada rakyat dikemukakan oleh An-Nabhani (1996), berdasarkan pada hadist nabi riwayat At-Tirmidzi dari Abyadh bin Hambal. Dalam  hadist tersebut Abyadh menceritakan telah meminta kepada Rasul untuk dapat mengelola sebuah tambang garam.  Rasul meloloskan permintaan itu, tapi segera diingatkan oleh seorang sahabat: “Wahai Rasulullah, tahukah engkau, apa yang engkau berikan kepadanya? Sesungguhnya engkau telah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir (ma’u al-‘iddu)” Rasulullah kemudian bersabda: “Tariklah tambang tersebut darinya”.

Ma’u al-‘iddu adalah yang jumlahnya sangat banyak digambarkan mengalir terus menerus.  Hadist tersebut menyerupai tambang garam yang kandungannya sangat  banyak sebagaimana air yang mengalir.  Bahwa semula Rasulullah memberikan  tambang garam atau tambang yang lain kepada seseorang. Tapi kemudian Rasulullah  mengetahui bahwa tambang tersebut merupakan tambang milik umum karena besar, digambarkan bagaikan air yang terus mengalir, maka Rasulullah mencabut pemberian itu, karena dengan kandungannya yang sangat besar, tambang tersebut dikategori sebagai milik umum.  Semua milik umum tidak boleh dikuasai oleh individu.

Yang menjadi fokus dalam hadist tersebut tentu saja bukan “garam”, melainkan tambang-nya.  Terbukti, ketika Rasulullah mengetahui bahwa tambang garam itu jumlahnya sangat banyak, Rasul menarik kembali pemberian. An-Nabhani (1996) mengutip ungkapan Abu Ubaid yang mengatakan:

“Pemberian Nabi SAW kepada Adyadh bin Hambal terhadap garam yang terdapat di daerah Ma’rab, kemudian beliau mengembalikannya kembali dari tangan Abyadh,  sesungguhnya beliau mencabutnya semata karena menurut beliau tambang tersebut merupakan bumi mati yang dihidupkan oleh Abyadh, lalu dia mengelolanya. Ketika Nabi SAW mengtahui bahwa tambang tersebut (laksana) air yang mengalir, yang mana air tersebut merupakan denda yang tidak pernah habis, seperi mata air dan air bor, maka beliau mencabutnya kembali, karena sunnah Rasulullah dalam masalah padang (hutan dll), api (energi/barang tambang dll) dan air menyatakan bahwa semua manusia berserikat dalam masalah tersebut, maka beliau melarang bagi seseorang untuk memilikinya, sementara yang lain tidak dapat memilikinya”.

Penarikan kembali pemberian Rasulullah kepada Abyadh adalah illat (alasan) dari larangan sesuatu yang menjadi milik umum termasuk dalam hal ini barang tambang yang kandungannya sangat banyak untuk dimiliki individud. Dalam hadist lain dari Amru bin Qias lebih jelas lagi, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan garam disini adalah tambang garam atau  “ma’danul milhi”.  Hadist yang diriwayatkan tersebut oleh Abu Daud: bahwa Rasulullah memberikan tambang kepada Bilal bin Harits bin Al Muzni dari kabilahnya, serta hadist yang diriwayatkan oleh Abu Ubaid dalam kitab Al Amwal dari  Abi Ikrimah yang menyataka: Rasulullah SAW memberikan sebidang tanah ini kepada Billal dari tempat ini hingga sekian, berikut kandungan buminya, baik berupa gunumg atau tambang.

Sebenarnya hadist tersebut tidak bertentangan dengan hadist Abyadh. Hadist diatas mengandung pengertian bahwa tambang yang diberikan oleh Rasulullah kepada Billal bila kandungannya terbatas, sehingga boleh diberikan.  Sebagaimana Rasulullah  memberikan tambang garam kepada kepada Abyadh. Tapi pembolehan pemberian barang tambang ini tidak boleh diartikan secara mutlak, sebab jika diartikan demikian tentu bertentangan dengan pencabutan Rasul setelah diketahui bahwa tambang itu kandungannya besar, bagaikan air yang terus mengalir. Jelaslah bahwa kandungan tambang yang diberikan Rasulullah bersifat terbatas.

Menurut konsep kepemilikan dalam sistem Ekonomi Islam, tambang yang jumlahnya  sangat besar baik yang tampak, bisa didapat tanpa harus susah payah seperti garam, batubara dan sebagainya, ataupun tambang yang berada di dalam perut bumi yang tidak bisa diperoleh kecuali dengan usaha keras dan pengolahan lebih lanjut seperti tambang emas, perak, besi, tembaga, timah dan sejesisnya termasuk milik umum.  Baik berbentuk padat maupun cair, semisal minyak dan gas semuanya adalah  tambang yang termasuk dalam pengertian diatas.

Benda-benda yang sifat pembentukannya dicegah untuk dimiliki oleh pribadi, benda tersebut milik umum.  Meski termasuk dalam kelompok pertama, karena merupakan fasilitas umum, benda-benda tersebut berbeda dengan kelompok yang pertama, yang memang boleh dimiliki oleh individu. Air misalnya, mungkin saja dimiliki individu tetapi bila suatu komunitas membutuhkannya, individu tidak boleh memilikinya.  Berbeda dengan jalan, sebab jalan memang tidak mungkin dimiliki individu.

Al-‘Assal dan Karim (1999: 72 – 73) mengutip pendapat Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni mengatakan: “Barang-barang tambang yang oleh manusia didambakan dan dimanfaatkan tanpa biaya, seperti halnya garam, air, belerang, gas, munia (semacam obat), petroleum, intan dan lain-lain, tidak boleh dipertahankan (hak kepemilikan individu) selain oleh seluruh kaum muslimin, sebab hal itu merugikan mereka”

Maksud dari pendapat Ibnu Qudamah adalah bahwa barang-barang tambang adalah milik orang banyak meskipun diperoleh dari bumi hak milik khusus. Maka barang siapa menemukan barang tambang pada bumi miliknya halal baginya untuk memiliki nya dan harus diberikan kepada Negara untuk mengelolanya.

Pemasukan  Negara

Dengan memahami ketentuan syari’at Islam terhadap status sumberdaya alam dan bagaimana sistem pengelolannya bisa didapat dua keuntungan sekaligus, yakni sumber masukan bagi anggaran belanja Negara yang cukup besar untuk mencukupi berbagai kebutuhan Negara dan dengan demikian diharapkan mampu melepaskan diri dari ketergantungan terhadap hutang luar negeri bagi pembiayaan pembangunan Negara.

Dalam sistem ekonomi ISLAM, menurut An-Nabhani (1996), Negara mempunyai sumber-sumber pemasukan tertentu yang telah ditetapkan oleh syari’ah melalui Baitul Mal. Baitul Mal adalalah kas Negara untuk mengatur pemasukan dan pengeluaran harta yang dikelola oleh Negara.  Mekanisme pemasukan maupun pengeluarannya semua ditentukan oleh Syari’at Islam.  Sektor-sektor pemasukan dan pengeluaran kas Baitul Mal, adalah: 1). Sektor Kepemilikan Individu. 2). Sektor Kepemilikan Umum dan 3). Sektor Kepemilikan Negara.

  1. Sektor Kepemilikan Individu

Pemasukan dari sektor kepemilikan individu ini berupa zakat, infak dan shaqah. Untuk zakat, karena kekhususannya, harus masuk kas khusus dan tidak boleh dicampur dengan pemasukan dari sector yang lain.  Dalam pengeluarannya Khalifah (kepala Negara dalam sistem pemerintahan Islam) harus mengkhususkan dana zakat hanya untuk delapan pihak, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Al-Qur’an (At-Taubah: 60), yaitu 1). Faqir, 2). Miskin. 3). Amil Zakat (pengurus zakat), 4) Muallaf (orang yang baru masuk Islam). 5). Memerdekakan Budak, 6). Gharimin (orang yang terlilit hutang), 7).  Jihad fi sabilillah (orang yang sedang berperang di jalan Allah), Ibnu sabil (yang kehabisan bekal di perjalanan).  Sementara infaq dan shadaqah pendistribusiannya diserahkan kepada ijtihad khalifah, yang semuanya ditujukan untuk kemashlahatan ummat.

  1. Sektor Kepemilikan Umum

Tercakup dalam sector ini, adalah segala milik umum baik berupa hasil tambang, minyak, gas, listrik, maupun hasil hutan, hasil laut dsb. Pemasukan dari sector ini dapat digunakan untuk kepentingan:

1). Biaya eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya alam, mulai dari biaya tenaga kerja, pembangunan infrastuktur, penyediaan perlengkapan dan segala hal yang berhubungan dengan dua kegiatan pengelolaan sumber daya alam di atas.

2). Membagikan hasilnya secara langsung kepada masyarakat yang memang sebagai pemilik sumber daya alam itu berhak untuk mendapatkan hasilnya.  Khalifah boleh membagikannya dalam bentuk benda yang memang diperlukan seperti air, gas, minyak, listik secara gratis, atau dalam bentuk uang hasil penjualan.

3). Sebagian kepemilikan umum ini dapat dialokasikan untuk biaya dakwah dan jihad.

  1. Sektor Kepemilikan Negara

Sumber-sumber pemasukan dari sector ini meliputi fa’i, ghanimah, kharaj, seperlima rikaz, 10% dari bumi usyriyah, jizyah, waris yang tidak habis dibagi dan harta orang murtad.  Untuk pengeluaranya diserahkan pada ijtihad khalifah untuk kepentingan negara dan kemaslahatan ummat.

Penutup

Jelaslah bahwa, pemerintah harus memanfaatkan seoptimal mungkin sumber daya tambang negeri ini yang sesungguhnya sangat melimpah itu. Harus ada stategi baru dalam memanfaatkan sumberdaya ini. Sudah saatnya, misalnya hanya BUMN yang berhubungan dengan tambang saja yang mengelola tambang-tambang yang ada di negeri ini dikelola secara profesional dan bertanggungjawab. Demikian juga dengan sumber daya lain.

Penambangan sumberdaya mineral oleh swasta (lokal/asing) atau perorangan merupakan kesalahan besar. Sejak beberpa tahun kebelakang sudah triliunan rupiah hasil tambang yang melayang keluar negeri atau masuk ke kantong-kantong pengusaha swasta lokal atau perorangan.  Memang pemerintah mendapatkan pajak, royalty dan sebagainya.  Tetapi pasti angkanya jauh kecil dari hasilnya itu sendiri.  Andaikan pengelolaan tersebut sepenuhnya dikelola oleh Negara, dana itu tentu bisa diselamatkan untuk kesejahteraan rakyat.  Hal ini bukan berarti islam melarang  menswastakan.  Memang di dalam Islam dibolehkan penambangan dikerjakan oleh swasta, akan tetapi  mereka dibayar sesuai dengan jasa yang telah dikeluarkan, bukan seperti kondisi saat ini, dimana mereka semua yang mengelola, sementara pemerintah tinggal menunggu setoran pajak, royalty dll.

Pemanfaatan seoptimal mungkin sumberdaya alam (tambang) itu hanya mungkin bila BUMN yang menangani semua kekayaan kekayaan milik umum itu dikelola secara professional dan amanah.  Sudah menjadi rahasia umum, beberapa BUMN negeri ini, terjadi inefisiensi karena praktek-praktek kolusi dan korupsi.  Akibatnya, bukan hanya dana itu tidak sampai ketangan rakyat, BUMN itu juga mengalami kerugian. Dengan efisiensi, dana yang diperoleh bisa digunakan untuk kesejahteraan rakyat dan BUMN itu juga bisa berjalan dengan baik.  Rakyat makmur sejahtera, Negara tidak perlu berhutang kesana-sini.

Hendaknya pemerintah melakukan perombakan secara fundamental terhadap sector ekonomi kapitalis yang diterapkan dinegara ini.  Semua bentuk privatisasi/ swastanisasi pengelolan sumberdaya tambang lainnya milik masyarakat harus  dihapuskan.  Sebab, melalui privatisasi/swastanisasi, kekayaan  milik umum/rakyat berpindah menjadi menjadi milik individu/swasta. Pada saat yang sama, lewat privatisasi/swastanisasi, Pemerintah justru melepas peranannya dalam berbagai pengelolaan ekonomi, khususnya menyangkut sector-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Dalam persepektif Islam telah dijelaskan bahwa seluruh kekayaan yang Allah dan rasul-Nya dinyatakan untuk masyarakat banyak terkategori sebagai barang milik umum. Islam melarang individu/sekelompok orang/swasta untuk menguasai ketiga jenis kekayaan milik masyarakat tersebut:

Nabi saw, bersabda, sebagaimna yang dituturkan Ibn Abbas: “Kaum Muslim berserikatlah dalam tiga hal, yaitu Air, padang rumput/hutan dan api/energy/barang tambang.” (HR Ahmad).

Kepemilikan umum ini harus dikelola hanya oleh Negara, hasilnya harus diberikan kepada rakyat dalam bentuk barang yang murah atau subsidi untuk kebutuhan primer, seperti: pendidikan, kesehatan dan fasilitas umum.  Semangat pelayanan tentu sangat berbeda dengan semangat bisnis.  Pelayanan adalah memberikan yang terbaik bagi masyarakat, serta harga yang murah serta ketersediaan barang yang cukup.  Sebaliknya, Bisnis adalah mengeruk keuntungan sebesar-besarnya.  Solusi fundamental hal tersebut adalah syari’at Islam yang diterapkan bukan saja pada sector pertambangan tetapi dalam seluruh aspek kehidupan.  Hanya melalui perubahan yang fundamental inilah kesejahteraan dan kemakmuran akan dapat diraih sebagaimana yang menjadi cita-cita rakyat ini.

Sebagai akhir dari penutup tulisan ini saya kutip kalimat pada lembaran Jadwal Tak’lim Musalla Al Kautsar Pertamina bulan Januari 2015 di pojok kiri terdapat kalimat ajakan sebagai berikut “Marilah menuntut ilmu Syar’i, mencerahkan iman dan meningkatkan amal, ibadah dan taqwa”.

Pustaka

Fraser Institute (2006), Annual Survey of Mining Companies 2005/2006.

Price Waterhous Coopers (2007). Mine Indonesia 2006.

Suara Pembaruan, 26 April 2007.

Bakky, A. L. (2003) PERHAPI. Makalah seminar Sumberdaya Mineral dan Kelautan, Makassar.

Price Waterhous Coopers (2002). Mine Indonesia 2003.

An-Nabhani, Tqiyyudin (1996),  Membangun Sistem Ekonomi Alternatif-perspektif Islam,  Alih bahasa Muh Maghfur, Risalah Gusti, Surabaya, Cet II.

Al-Assal, Ahmad Muhammad dan Karim, Fathi Ahmad (1999). “Sistem, Prinsip dan Tinjauan Ekonomi Islam”. Alih bahasa Imam Saefuddin,Pustaka Setia. Bandung. Cet I.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: